OPSI: Kepmenaker 184/2017 Memperdalam tingkat Diskriminasi antara PNS dan Pekerja Swasta

Edupublik.com, Jakarta – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyatakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017, bagi pekerja swasta ternyata sangat terganggu.

Ketika Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 ditandatangani dan diinformasikan ke publik, maka seluruh pekerja formal baik pegawai negeri maupun pegawai swasta mengetahui kalau cuti bersama Idul Fitri tahun 2017 ini tanggal 23, 26, 27, 28, 29 dan 30 Juni. Tentunya seluruh pekerja telah merencanakan perayaan dan liburan Idul Fitri ini dengan baik sehingga tanggal 3 Juli siap untuk bekerja kembali.

“Bila tahun-tahun sebelumnya cuti bersama memberikan perlakuan yang sama bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pekerja swasta, maka dengan terbitnya Kepmenaker Nomor 184 tanggal 19 Juni ini pekerja swasta terdiskriminasi. Kepmenaker ini memposisikan cuti bersama bagi pekerja swasta sebagai fakultatif atau pilihan,” ujar Sekjen Opsi Timboel Siregar, di Jakarta, (21/6/2017).

Ia menambahkan, Kepmenaker Nomor 184 mereduksi isi Keppres Nomor 18/2017 dan mendiskriminasi pekerja swasta untuk mendapatkan hak cuti bersama seperti yang diperoleh PNS. Kepmen ini tetap melegitimasi diskriminasi tentang cuti bersama antara PNS dan pekerja swasta. Cuti bersama bagi PNS seperti yang diatur dalam Keppres Nomor 18/2017 memposisikan cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi cuti tahunan, tetapi cuti bersama bagi swasta tetap mengurangi cuti tahunan.

“Menurut saya kehadiran Kepmenaker ini malah memperdalam tingkat diskriminasi antara PNS dan pekerja swasta,” kata dia.

Lebih lanjut, kehadiran cuti bersama, kata timboel, tidak lagi bisa diposisikan sebagai cuti tanggal merah, yaitu ketika pekerja bekerja di masa cuti bersama maka pekerja mendapatkan lembur.

“Diktum kelima dan keenam tidak konsisten. Diktum kelima mengacu pada kebutuhan operasional perusahaan tetapi diktum keenam menyatakan fakultatif atau pilihan sesuai kesepakatan buruh atau serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) dengan pengusaha. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan konflik hubugan industrial,” katanya.

Menurutnya lagi, Kepmenaker Nomor 184 ini mengurangi kualitas pekerja dalam menjalankan Idul Fitri karena pihak pengusaha dengan dalil diktum kelima dapat memerintahkan tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni sudah masuk kerja.

“Kalau tidak masuk bisa kena surat peringatan. Ini artinya buruh akan sulit ketika harus mudik,” ujar dia.

Sebaiknya ketentuan cuti bersama, lanjut Timboel, dikembalikan seperti semula saja, tidak perlu dibuat Kepmenaker seperti ini agar buruh bisa lebih berkualitas dalam merayakan Idul Fitri.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Haiyani Rumondang, mengatakan, Kepmenaker 184/2017 justru landasan hukum bagi pekerja swasta dalam melaksanakan cuti bersama.

“Kepmen itu justru bagus. Pemerintah tidak mungkin mencabutnya,” kata Haiyani.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017. Dalam Kepmen tersebut disebutkan, cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan yakni bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan. [azwar]

Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates