Peran KPPU Dalam Persaingan Bisnis di Indonesia
photo credit: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) / dok. akbar

Peran KPPU Dalam Persaingan Bisnis di Indonesia

Melalui penguatan PP No. 57/2010, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha  (KPPU) memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi marger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan. KPPU mempunyai kewenangan memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Namun saat ini perekonomian di Indonesia lebih produktif, hal ini dikarenakan persaingan bisnis semakin baik, imbasnya pengangguran dan penduduk miskin semakin berkurang.

Persaingan bisnis di Indonesia yang semakin baik tidak lepas dari kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf bersama para Komisioner berkesempatan menjelaskan perkembangan penegakan hukum dan persaingan usaha di Indonesia selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2017 kepada para awak Media Bandung baik cetak, elektronik, maupun online, Kamis, (1/6/2017), di The Trans Luxury Hotel jalan Gatot Subroto Bandung.

photo credit: Ketua KPPU, Syarkawi Rauf / dok. akbar

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di bulan Juni 2017 akan memasuki usia ke-17 tahun, untuk itu KPPU akan memaparkan capaian dan kinerja kepada media di kota Bandung sekaligus bersilaturahmi,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di awal paparannya.

“Saat ini ketimpangan persaingan usaha di Indonesia masih sangat besar,” ungkap Syarkawi, “Padahal Presiden RI Joko Widodo ingin ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin kecil,” tegasnya.

Lebih lanjut Syarkawi mengatakan, instrumen yang harus ditingkatkan adalah kebijakan hukum, “Maka KPPU bekerja di berbagai sektor strategis untuk mengawasi persaingan usaha,” ujarnya.

“Seperti diketahui, KPPU masuk juga di bidang telekomunikasi, hasilnya masyarakat Indonesia dapat menikmati SMS dengan harga Rp.100, padahal dahulu harga satu SMS Rp.250,” ungkap Syarkawi.

“Dalam industri penerbangan KPPU berkontribusi secara signifikan, ketika itu KPPU meminta industri penerbangan membuka kesempatan untuk operator baru, dan hasilnya penumpang yang menggunakan pesawat mencapai 90 juta per tahun,” tegas Syarkawi.

Mengenai harga daging sapi di kota Bandung, Syarkawi menuturkan, KPPU sudah mengunjungi pemotongan sapi di kawasan Ciroyom, “Selama bulan Ramadhan, 430 ekor sapi dipotong setiap harinya di sana, dan diperkirakan menjelang Lebaran, 630 ekor sapi akan dipotong,” ujarnya, “KPPU mengapresiasi Feedloter karena membuat harga daging sapi kualitas bagus menjadi Rp.120.000 per kilo, dan Rp.90.000 per kilo untuk daging sapi beku,” ungkapnya.

“KPPU berharap kejadian di tahun 2015 tidak terulang lagi, dimana saat itu pasokan sapi siap potong berkurang, bahkan Retailer mogok,” ungkap Syarkawi.

Mengenai pengaduan masyarakat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengungkapkan, sebanyak 70 persen pengaduan adalah tentang persekongkolan pengadaan barang dan jasa, “Hingga saat ini nuansa persekongkolan di Indonesia masih ada,” pungkas Syarkawi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganggap persaingan usaha di Indonesia diperlukan, karena manfaat persaingan antara lain menimbulkan inovasi, harga identik dengan kualitas, konsumen terpenuhi kebutuhannya, keragaman produk, dan konsumen sebagai Price Taker.

KPPU juga memiliki mandat yaitu mengawasi pelaksanaan UU No 5 tahun 1999, karena KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

KPPU juga memiliki kewenangan menyelidiki memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis.

Hingga tahun 2017, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 2.537 laporan, dan kebanyakan laporan adalah tentang persekongkolan tender sebanyak 245 perkara tender.

photo credit: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) / dok. akbar

Total nilai tender yang menjadi objek penanganan KPPU hingga tahun 2017 sebesar Rp.33,2 triliun, dan USD 1 Milyar.

Untuk penanganan pengaduan, sebesar 58 persen dimenangkan KPPU di Pengadilan Negeri (PN), 60 putusan di batalkan PN, dan 72 persen dimenangkan KPPU di tingkat kasasi MA, dan hingga Mei 2017 KPPU telah mengeksekusi denda sebesar Rp.302,8 milyar.

Dalam menjaga persaingan dan memperbaiki situasi pasar, KPPU hingga saat ini telah mengungkap kartel SMS, kartel minyak goreng, dan telah mengungkap kerugian masyarakat yang mencapai triliunan rupiah.

Namun juga masih banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang menghambat persaingan dan sangat disayangkan KPPU di Indonesia tidak punya wewenang untuk menggeledah, upaya untuk ke depannya KPPU bisa meminta pihak kepolisian untuk membantu penggeledahan. (SA)

 

Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates